Aliansi Anak Bangsa Tasikmalaya Siap Kawal Program Unggulan Prabowo
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Senin, 24 Agt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
tasikzone.co.id — Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), GEMP4R (Gerakan Pendukung Presiden Prabowo), dan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan persatuan, ketertiban, dan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Seruan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama yang digelar di Hotel Dewi Asri, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (24/8/2026).
Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Farhan Abdul Azis, mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga stabilitas dan persatuan nasional.
“Kami hadir bukan untuk membungkam kritik atau menutup ruang aspirasi. Demokrasi memang membutuhkan kritik dan pengawasan. Namun, aspirasi jangan sampai ditunggangi provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat,” kata Farhan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang konstitusional, seperti dialog, audiensi, dan musyawarah dengan pemerintah maupun lembaga legislatif.
Menurut Farhan, langkah tersebut dinilai lebih konstruktif dibandingkan pengerahan massa dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan gesekan dan mengganggu ketertiban umum.
Farhan turut menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kehidupan nasional. Ia menilai dinamika yang terjadi di Ibu Kota dapat memberikan dampak terhadap stabilitas sosial dan politik di daerah.
“Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Jangan sampai perbedaan pandangan justru berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), Hadis Munawir, menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik serta penghormatan terhadap pemerintah yang sah atau ulil amri.
Menurut Hadis, menghormati pemerintah tidak berarti masyarakat harus bersikap pasif terhadap setiap kebijakan. Kontrol sosial dan penyampaian kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
“Ketaatan kepada pemerintah yang sah harus berjalan beriringan dengan kontrol sosial dan nasihat yang konstruktif. Kritik harus disampaikan dengan adab, ilmu, argumentasi, dan solusi, bukan dengan narasi yang memicu konflik horizontal,” tutur Hadis.
Hadis juga menyinggung dinamika penyampaian aspirasi masyarakat di sejumlah daerah, termasuk yang terjadi di Pati. Ia mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog yang inklusif agar berbagai persoalan dan keresahan masyarakat dapat diselesaikan tanpa menimbulkan ketegangan berkepanjangan.
Selain menyerukan kedewasaan dalam berdemokrasi, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya menyatakan komitmennya untuk mendukung sekaligus mengawal pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi mendorong agar program tersebut dilaksanakan secara transparan, berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Aliansi juga mendorong percepatan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Farhan menegaskan, pembangunan ekonomi harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk pedagang pasar, pelaku UMKM, petani, dan masyarakat desa.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka-angka statistik, tetapi harus dirasakan langsung oleh pedagang pasar, pelaku UMKM, petani, hingga masyarakat desa. KDMP harus dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Melalui pernyataan tersebut, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya mengajak generasi muda, tokoh agama, pelaku usaha, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kondusivitas.
Aliansi menilai perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola melalui dialog, kritik yang konstruktif, serta penyampaian aspirasi secara damai dan sesuai dengan koridor konstitusi. (**)
- Penulis: Rian Sutisna
