Musda GAPENSI VI, Pemkot Tasikmalaya Dorong Investasi Berkelanjutan dan Ekonomi Lokal

Tasikzone.co.id — Pemerintah Kota Tasikmalaya terus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif dengan mengajak para pelaku usaha serta investor meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu upaya yang didorong pemerintah daerah adalah memaksimalkan penggunaan material dan tenaga kerja lokal dalam setiap kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kota Tasikmalaya.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kota Tasikmalaya, Hj. Hesti Widiawati, S.E., M.M., yang mewakili Wali Kota Tasikmalaya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Aula Sakura Hotel Santika, Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, Selasa (8/9/2026).

Hesti mengatakan, pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk. Lebih dari itu, setiap kegiatan pembangunan harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan pemerintah.

Karena itu, menurut Hesti, para pelaku usaha perlu terus meningkatkan kompetensi serta memahami batasan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan setiap pekerjaan pembangunan.

“Jadi tidak hanya berapa atau berapa besarnya, tetapi justru harus meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Pertama dengan meningkatkan kompetensi, kemudian memperhatikan batasan-batasan infrastruktur yang harus sesuai dengan ketentuan,” ujar Hesti.

Ia menegaskan, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan standar teknis dan regulasi yang telah ditetapkan. Termasuk di dalamnya pemilihan serta penggunaan material yang harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku.

Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, Pemkot Tasikmalaya juga berupaya agar belanja pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat lokal.

Salah satunya dengan mendorong pelaku usaha menggunakan material yang tersedia dan dibeli dari pengusaha lokal serta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari Kota Tasikmalaya.

“Jangan sampai membangun di Kota Tasikmalaya, kemudian setiap pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya, tetapi uangnya justru dibelanjakan keluar dari Kota Tasikmalaya,” tegasnya.

Menurut Hesti, optimalisasi potensi lokal tersebut diharapkan mampu memperkuat perputaran ekonomi di daerah. Di sisi lain, keterlibatan tenaga kerja lokal juga dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus membantu menekan angka pengangguran.

Meski demikian, Hesti mengakui bahwa membangun iklim investasi yang ideal bukan perkara mudah. Pemerintah daerah tetap harus memastikan setiap proses investasi berjalan dengan memperhatikan berbagai regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Namun, perkembangan sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital dinilai semakin mempermudah dunia usaha dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan perizinan.

Salah satunya melalui Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan proses perizinan usaha dilakukan secara daring sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Regulasi di pemerintah kota harus menjadi faktor pertimbangan. Tetapi sekarang segala sesuatunya sudah online, sudah ada OSS dan ketentuannya,” ujarnya.

Hesti menambahkan, Pemkot Tasikmalaya pada prinsipnya terbuka dan terus mengajak para pengusaha untuk menanamkan investasi di wilayah Kota Tasikmalaya.

Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan investasi dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Kita sebenarnya sudah mengajak pengusaha-pengusaha untuk berinvestasi di Kota Tasikmalaya. Regulasi dan yang lainnya sudah kita atur, tetapi tidak juga melanggar ketentuan,” katanya.

Dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemkot Tasikmalaya juga terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kepatuhan terhadap regulasi dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan.

Hesti menilai persepsi bahwa pemerintah daerah kurang ramah terhadap investasi terkadang muncul ketika terdapat kegiatan usaha yang sudah berjalan, tetapi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengabaikan ketentuan yang berlaku karena pelanggaran regulasi pada akhirnya justru berpotensi merugikan pelaku usaha atau investor itu sendiri.

“Karena kita tidak ingin melakukan pelanggaran. Pada akhirnya, itu akan memberikan kerugian terhadap investor sendiri,” ucap Hesti.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait kegiatan usaha yang belum memenuhi atau menyelesaikan seluruh proses regulasi.

Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat, aman, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu bertahan secara berkelanjutan.

GAPENSI Jawa Barat Apresiasi Pelaksanaan Musda

Sementara itu, Ketua Umum BPD GAPENSI Jawa Barat, H. Asep Slamet SR, S.H., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musyawarah Daerah VI GAPENSI Kota Tasikmalaya.

Menurut Asep, kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi keberlangsungan organisasi karena menjadi forum untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun arah organisasi ke depan.

Ia mengungkapkan, Musda tersebut menjadi agenda Musda pertama yang berhasil dilaksanakan sejak dirinya resmi dilantik sebagai Ketua Umum BPD GAPENSI Jawa Barat.

“Muscab merupakan forum tertinggi organisasi yang wajib digelar di penghujung masa bakti. Selain mengevaluasi kinerja, forum ini menjadi wadah dialog untuk merumuskan langkah dan program kerja ke depan,” ujar Asep.

Asep menilai, kepengurusan GAPENSI Kota Tasikmalaya pada periode sebelumnya telah menjalankan roda organisasi dengan baik. Hal tersebut salah satunya tercermin dari kondisi keanggotaan yang relatif tetap terjaga.

Ia berharap berbagai capaian yang telah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya dapat menjadi modal bagi kepengurusan baru untuk melanjutkan program organisasi dan meningkatkan manfaat keberadaan GAPENSI bagi seluruh anggota.

Menurutnya, keberlanjutan organisasi menjadi penting agar GAPENSI tidak hanya menjadi wadah bagi para pelaku usaha jasa konstruksi, tetapi juga mampu menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan kapasitas anggota, serta mendorong kontribusi sektor konstruksi terhadap pembangunan daerah.

Dengan terselenggaranya Musda tersebut, diharapkan kepengurusan baru GAPENSI Kota Tasikmalaya dapat membawa semangat baru sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Kota Tasikmalaya.