Defisit 180 Miliar, PKB Soroti Aset Tidur dan Turunnya Retribusi Di Kota Tasikmalaya

Tasikzone.co.id – Kondisi Fisikal Pemerintah Kota Tasikmalaya semakin tertekan, program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat terancam tidak berjalan.

oleh sebab itu pemerintah perlu bergerak cepat dengan mengambil Langkah konkret untuk mengatasi defisit anggaran sekitar Rp. 180 miliar pada tahun 2026.

disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya Asep Endang Muhammad Syam kepada tasikzone.co.id, Selasa sore (21/7/2026) di sekretariat PKB DPC Kota Tasikmalaya Jl Letjend Matshudi.

menurutnya, tanda-tanda defisit anggaran sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2025, bahkan pihaknya sudah mengingatkan. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya lebih awal mengantisipasi potensi kekurangan anggaran tersebut.

“Gejala defisit ini sudah terlihat sejak tahun lalu. Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menutup kekurangan anggaran yang terjadi saat ini,” kata Asep,

Ia mendukung berbagai upaya yang dilakukan Wali Kota Tasikmalaya untuk menyehatkan kondisi keuangan daerah. Termasuk rencana efisiensi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan perjalanan dinas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meski demikian, Asep meminta pemerintah tetap menjaga program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.

“Kalau memang perlu melakukan efisiensi TPP dan perjalanan dinas, saya setuju. Namun pemerintah jangan sampai mengorbankan program prioritas yang menyangkut fasilitas dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain melakukan penghematan belanja, Asep mendorong Pemkot Tasikmalaya mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah. Ia menilai pemerintah perlu memanfaatkan aset-aset daerah yang belum produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemerintah wajib memanfaatkan aset yang belum produktif. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat,” katanya.

Asep juga meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan retribusi daerah secara menyeluruh. Ia menilai pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai hambatan yang selama ini mengurangi potensi penerimaan daerah.

“Pemerintah harus mencari tahu kendala yang menyebabkan penerimaan retribusi belum optimal. Pemerintah juga harus memperbaiki persoalan itu sejak awal,” tegasnya.

Terkait program-program prioritas yang pernah dijanjikan saat kampanye, Asep menilai kondisi keuangan daerah saat ini dapat memengaruhi realisasinya. Ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

“Program yang sudah direncanakan bisa saja tidak berjalan maksimal jika kondisi keuangan daerah seperti sekarang. Karena itu, pemerintah harus segera memetakan langkah-langkah untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi,” ujarnya.

Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, Asep meminta Wali Kota Tasikmalaya menghadirkan inovasi dan terobosan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Pemerintah harus menghadirkan inovasi untuk mendorong pengembangan daerah. Langkah itu menjadi bagian penting dalam memperkuat kondisi keuangan Kota Tasikmalaya,” katanya.

Asep juga menyoroti tren penurunan penerimaan retribusi daerah dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, aktivitas ekonomi dan jumlah kendaraan di Kota Tasikmalaya terus meningkat.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola pendapatan daerah agar pemerintah dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia.

Fraksi PKB, lanjut Asep, siap membuka ruang diskusi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi defisit anggaran dan memperkuat keuangan daerah.

“Kami terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah. Jika ada ide dan gagasan yang bisa membantu mengatasi kondisi saat ini, kami siap memberikan dukungan,” pungkasnya. (**)