Harapan Bocah di Tasikmalaya Bersekolah di SD Negeri Terkendala Kondisi Fisik

Tasikzone.co.id – Impian Malik (7), warga Kampung Sindanggalih, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, untuk bersekolah di SD negeri yang berada dekat dengan rumahnya kini masih menunggu kepastian.

Setelah mengikuti proses pendaftaran murid baru di SDN Sindanggalih, orang tuanya mengaku mendapat saran agar Malik melanjutkan pendidikan ke Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pihak sekolah menyampaikan saran tersebut dengan pertimbangan keterbatasan sarana dan layanan pendukung yang dimiliki sekolah untuk mendampingi siswa dengan kondisi fisik tertentu.

Namun, keluarga Malik menilai putra mereka tidak termasuk anak berkebutuhan khusus dan memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan di sekolah reguler.

Malik diketahui mengalami hambatan dalam berjalan yang diduga berkaitan dengan masalah gizi pada masa pertumbuhannya.

Meski demikian, kedua orang tuanya, Nana Supriatna dan Ariana Kurniati, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak memengaruhi kemampuan belajar, berpikir, maupun berkomunikasi anaknya.

Menurut Ariana, selama menempuh pendidikan di PAUD, Malik mampu mengikuti seluruh kegiatan belajar seperti teman-teman seusianya.

Bahkan, sebelum memasuki jenjang sekolah dasar, Malik telah mampu membaca dan menulis dengan baik.

“Saya sudah menjelaskan kepada pihak sekolah bahwa anak saya tidak memiliki gangguan dalam belajar. Dia bisa membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan baik. Kendalanya hanya pada kemampuan berjalan,” ujar Ariana saat ditemui di kediamannya, Jumat (3/7/2026).

Ariana menuturkan, dirinya sempat dipanggil ke sekolah setelah proses pendaftaran berlangsung.

Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah menyampaikan bahwa fasilitas yang tersedia saat ini dinilai belum memadai untuk mendukung kebutuhan Malik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Dari hasil pembicaraan itu, kata Ariana, pihak sekolah menyarankan agar Malik mempertimbangkan untuk bersekolah di SLB.

Saran tersebut membuat dirinya merasa sedih. Ia mengaku terpukul karena menilai putranya dianggap berbeda hanya karena memiliki keterbatasan fisik.

“Saya menangis saat mendengar saran itu. Anak saya tidak memiliki masalah dalam belajar, jadi saya merasa keberatan jika langsung diarahkan ke SLB,” katanya.

Ariana mengakui Malik memang pernah mengalami masalah gizi ketika masih balita. Bahkan hingga usia sekitar lima tahun, kondisi kesehatannya sempat mendapat pemantauan dari tenaga kesehatan dan kader posyandu.

Meski begitu, berbagai pemeriksaan medis yang dijalani tidak pernah menunjukkan adanya gangguan yang memengaruhi kemampuan intelektual maupun komunikasi anaknya.

“Kami sudah memeriksakan ke dokter. Yang disarankan hanya perbaikan gizi. Tidak pernah ada keterangan bahwa anak saya memiliki kelainan,” ujarnya.

Di tengah proses yang masih berjalan, keluarga berharap Malik dapat diterima di SDN Sindanggalih. Mereka juga menyatakan kesediaannya untuk membantu memenuhi kebutuhan tertentu apabila diperlukan guna mendukung aktivitas belajar Malik di sekolah.

Sementara itu, Kepala SDN Sindanggalih, Nana Hermawan, menegaskan bahwa hingga saat ini sekolah belum mengambil keputusan terkait penerimaan maupun penolakan terhadap Malik. Menurutnya, hasil seleksi penerimaan murid baru baru akan diumumkan pada 6 Juli 2026.

“Belum ada keputusan karena pengumuman resmi masih menunggu jadwal yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya, setiap anak yang memenuhi syarat pendidikan dasar memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan,” kata Nana.

Ia menjelaskan, pihak sekolah hanya menyampaikan kondisi yang ada sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua.

Menurutnya, keterbatasan fasilitas dan sumber daya menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan layanan optimal kepada siswa yang memerlukan pendampingan khusus.

Nana juga membenarkan bahwa sekolah menyarankan keluarga Malik mempertimbangkan sekolah inklusi atau SLB. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut hanya berupa masukan, bukan bentuk penolakan.

“Kami hanya memberikan pertimbangan. Dalam satu kelas jumlah siswa bisa mencapai sekitar 30 orang, sementara tenaga pendidik yang tersedia terbatas. Kami khawatir kebutuhan anak tidak dapat terlayani secara maksimal,” tuturnya. (***)