HUT ke-25 Kota Tasikmalaya, Ketua MUI: Rakyat Butuh Bukti, Bukan Seremoni

Tasikzone.co.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, KH Muhammad Aminuddin, M.Ag., meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadikan peringatan Hari Jadi ke-25 sebagai momentum evaluasi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan hasil nyata dari kebijakan pemerintah, bukan sekadar perayaan seremonial.

Aminuddin yang juga menjabat Dewan Pembina Pimpinan Pusat Klinik Hukum Advocate & Journalist (KHAJAT) mengatakan, pemerintah perlu menginventarisasi berbagai persoalan masyarakat dan menyusun langkah konkret untuk menyelesaikannya.

Dalam wawancara dengan Media Kabar Sembilan, ia menilai pertambahan usia Kota Tasikmalaya harus diikuti peningkatan kinerja pemerintahan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya adalah momentum introspeksi dan refleksi. Persoalan yang dihadapi pemerintah kota harus diinventarisasi, kemudian diuraikan menjadi langkah konkret untuk diselesaikan. Setelah hari jadi ini, masyarakat harus merasakan perubahan, bukan sekadar menyaksikan perayaan,” tegas Aminuddin.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan air bersih, transparansi anggaran hingga komunikasi antara pemimpin dan masyarakat.

Aminuddin meminta pemerintah daerah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan mudah diakses. Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan belum cukup apabila warga masih menghadapi kesulitan ketika membutuhkan pengobatan.

Ia menilai kualitas pelayanan, termasuk di RSUD dr. Soekardjo, perlu dilihat dari kemudahan akses, mutu layanan, serta manfaat yang dirasakan pasien.

“Jangan sampai masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara fasilitas kesehatan belum memenuhi standar dasar. Orientasi pelayanan harus jelas, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan layanan yang layak dan menjadi lebih sehat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus menindaklanjuti berbagai kendala pelayanan kesehatan melalui evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Selain pelayanan kesehatan, Aminuddin mendorong para pemimpin dan wakil rakyat untuk lebih aktif turun ke lapangan serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.

Menurutnya, kunjungan lapangan tidak cukup hanya menjadi agenda formal. Pemerintah perlu mendengar keluhan warga dan menindaklanjutinya melalui keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemimpin harus benar-benar turun ke lapangan. Komunikasi dan silaturahmi antara rakyat, wakil rakyat dan para pemimpin harus terjalin tanpa jarak. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan dan menyambung rasa dengan pemimpinnya,” ungkapnya.

Ia juga meminta pemerintah mempercepat penanganan kebutuhan mendesak, termasuk persoalan air bersih di sejumlah wilayah.

Menurut Aminuddin, prosedur administrasi dan kajian teknis tetap diperlukan. Namun, pemerintah harus mampu mengambil langkah cepat agar persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tidak berlarut-larut.

“Ketika masyarakat membutuhkan sesuatu yang konkret dan mendesak, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi. Jangan sampai persoalan yang membutuhkan penanganan segera justru berlarut-larut karena lambannya pengambilan keputusan,” katanya.

Aminuddin menilai keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut pemerintah lebih cermat menentukan prioritas pembangunan dan mencari peluang pendanaan yang sah.

Ia mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, serta menyusun program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pemimpin harus memiliki kemampuan mencari sumber-sumber pendanaan dan membangun sinergi agar program pembangunan bisa berjalan. Dalam kondisi anggaran terbatas, dibutuhkan terobosan, kecakapan dan keberanian mengambil langkah yang benar-benar bermanfaat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran kegiatan peringatan hari jadi secara proporsional dengan tetap mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari realisasi belanja, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan manfaat program bagi warga.

Aminuddin turut menekankan pentingnya transparansi dalam perencanaan, pendanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.

Ia mengatakan, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengetahui arah kebijakan pemerintah sekaligus mengawasi pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Transparansi menjadi hal yang mutlak bagi pemimpin yang ingin menjadi pelayan rakyat dengan baik. Perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan program perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami bagaimana kebijakan dijalankan dan apa manfaatnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemimpin harus menunjukkan keteladanan melalui tindakan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, sumpah jabatan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata.

Memasuki usia ke-25, Aminuddin berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu mempertahankan capaian pembangunan sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelayanan publik.

Ia mengingatkan agar pertambahan usia kota tidak diikuti penurunan kinerja dan inovasi pemerintahan.

“Usia Kota Tasikmalaya sudah 25 tahun. Jangan sampai bertambahnya usia justru membuat kita mundur. Pemerintah hari ini membutuhkan ketegasan, kecerdasan dan terobosan. Daerah lain dengan keterbatasan anggaran yang sama bisa melakukan inovasi, sehingga kita juga harus mampu mencari jalan keluar,” tegasnya.

Ia berharap para pemimpin Kota Tasikmalaya dapat menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat.

Menurut Aminuddin, keberhasilan pembangunan harus tercermin dari kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga, memberikan pelayanan yang layak, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. (***)