PMII Kota Tasikmalaya Soroti Program KDMP, Minta Pemerintah Utamakan Transparansi
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikzone.co.id – Sekretaris Bidang Advokasi PC PMII Kota Tasikmalaya, Riswara Nugroho, menyoroti langkah pemerintah yang mendorong Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara masif di berbagai daerah.
Menurut Riswara, pemerintah perlu menjawab berbagai keraguan publik terkait program tersebut, terutama setelah muncul berbagai polemik dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menjadi salah satu program prioritas nasional.
Ia menilai pemerintah perlu terlebih dahulu mengevaluasi program-program yang sudah berjalan sebelum meluncurkan kebijakan baru dengan skala anggaran besar.
“Publik berhak mengetahui langkah pemerintah untuk memastikan KDMP berjalan efektif dan tidak mengulangi berbagai persoalan yang muncul pada program sebelumnya,” kata Riswara, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, masyarakat desa saat ini lebih membutuhkan kemudahan akses permodalan, kepastian pasar, ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, perlindungan terhadap hasil produksi, serta penciptaan lapangan kerja.
Ia menegaskan penguatan ekonomi kerakyatan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif warga desa.
Riswara juga menyoroti peluncuran KDMP di tengah sejumlah persoalan nasional, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya daya beli masyarakat, hingga berbagai kasus korupsi yang masih menjadi perhatian publik.
Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan perbaikan tata kelola pemerintahan dan memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung secara efektif, efisien, serta tepat sasaran.
“Kami berharap pemerintah lebih mengedepankan evaluasi dan memperkuat tata kelola agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Riswara menegaskan koperasi pada dasarnya tumbuh dari kebutuhan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan koperasi dengan mengedepankan prinsip kemandirian, gotong royong, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ia meminta pemerintah membuka informasi mengenai mekanisme pendanaan, tata kelola, sistem pengawasan, serta langkah mitigasi risiko dalam pelaksanaan KDMP.
“Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci skema pelaksanaan program dan sistem pengawasannya,” katanya.
Riswara menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan mencapai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Ia berharap pemerintah menjawab berbagai pertanyaan publik melalui langkah yang terukur, terbuka, dan transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program secara langsung. (***)
- Penulis: Rian Sutisna
