Asep Sopari Ungkap Strategi Pengendalian Inflasi Tasikmalaya di Hadapan TPID Sulawesi Tenggara
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikzone.co.id – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membagikan pengalaman dan strategi pengendalian inflasi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam agenda Capacity Building TPID Tahun 2026 yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi hadir sebagai narasumber kehormatan. Ia memaparkan sejumlah langkah yang diterapkan Pemkab Tasikmalaya untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan capaian pengendalian inflasi di wilayah Jawa-Bali.
Asep menegaskan, salah satu kunci keberhasilan pengendalian inflasi terletak pada langkah antisipatif pemerintah daerah dalam membaca pergerakan harga komoditas. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu gejolak harga meluas sebelum mengambil tindakan.
“Kalau harga sudah bergejolak, pasti ramai. Makanya sebelum kejadian, mending saya pelototin dulu. Mampir ke ruangan TPID untuk memantau harga apa yang sedang naik,” kata Asep dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, Pemkab Tasikmalaya memantau perkembangan harga pangan secara berkala dengan mengandalkan data aktual dari pasar-pasar yang menjadi titik pemantauan. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah intervensi secara cepat dan tepat sasaran.
Asep mencontohkan, ketika pemantauan menunjukkan kenaikan harga pada pagi hari, pemerintah daerah dapat segera menyiapkan langkah penanganan pada hari yang sama.
“Misalkan kenaikan harga terjadi jam 9 atau 10 pagi, sore hari kita sudah bisa intervensi. Kolaborasi antardaerah itu penting, selain pelaporan secara akurat dari pasar-pasar,” ujarnya.
Selain mengandalkan pemantauan harga, Pemkab Tasikmalaya memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah daerah lain untuk memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan. Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam mengatasi kekurangan pasokan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
“Kita selalu bekerja sama dengan Bulog, jadi kekurangan pasokan selalu terpenuhi. Makanya harga bisa terkendali,” tutur Asep.
Pemkab Tasikmalaya juga menjalankan sejumlah program intervensi langsung untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut meliputi operasi pasar, Gelar Pangan Murah (GPM), serta operasi pasar murah bersubsidi.
Di sektor hulu, pemerintah daerah turut memperhatikan keberlanjutan produksi pertanian melalui penyediaan lahan budidaya khusus benih padi. Upaya ini bertujuan menjaga ketersediaan benih agar petani dapat melanjutkan kegiatan produksi tanpa terkendala kelangkaan.
“Termasuk ketersediaan pasokan, kita menyiapkan lahan budidaya padi untuk benihnya, jadi tidak ada cerita kelangkaan benih,” tambahnya.
Melalui forum berbagi pengalaman tersebut, Asep berharap strategi pengendalian inflasi yang diterapkan Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Ia menilai komunikasi yang efektif, koordinasi lintas sektor, dan respons cepat terhadap perubahan harga merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas pangan.
Asep juga menyampaikan harapan agar capaian pengendalian inflasi dapat mendukung keberlanjutan pembangunan daerah pada 2026.
“Minimal untuk tahun 2026 kami masih bisa tersenyum untuk membangun daerah. Mudah-mudahan sesi berbagi pengalaman ini menjadi motivasi untuk daerah lain. Yang penting komunikasi lancar dan niatnya baik,” pungkasnya.
Pengalaman Kabupaten Tasikmalaya tersebut menegaskan pentingnya pengawasan harga berbasis data, ketersediaan pasokan, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. (***)
- Penulis: Rian Sutisna
