GMNU Kritik Rencana Keberangkatan Pejabat ke APEKSI Medan
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Senin, 29 Jun 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikzone.co.id – Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya sekaligus Sekretaris Umum IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP., mengkritisi arah kebijakan anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan menyusul rencana keberangkatan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya ke kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan, di tengah kondisi fiskal daerah yang sebelumnya disebut mengalami keterbatasan anggaran.
Menurut Myftah, narasi mengenai anggaran daerah yang seret perlu dikaji secara objektif dengan melihat kondisi riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
“Pemerintah selama ini menyampaikan bahwa kondisi anggaran sedang sulit sehingga berbagai program harus diprioritaskan. Namun di sisi lain muncul rencana perjalanan dinas ke luar daerah yang menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi kebijakan tersebut,” kata Myftah kepada Tasikzone.co.id, Senin (29/6/2026).
Ia menilai, apabila pemerintah benar-benar menerapkan prinsip efisiensi anggaran, maka belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan kegiatan yang dinilai tidak mendesak.
Myftah menyoroti sejumlah program yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius, seperti penguatan layanan kesehatan, pembangunan sarana pendidikan, dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perbaikan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia juga menyinggung keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta belum optimalnya realisasi belanja modal yang dinilai dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya anggaran, tetapi bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan anggaran tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Myftah mengkritisi besarnya porsi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan dengan belanja yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap pengeluaran daerah memiliki nilai manfaat yang jelas, terutama ketika kondisi fiskal daerah sedang menghadapi berbagai tantangan.
Terkait agenda APEKSI di Medan, Myftah tidak mempersoalkan forum tersebut sebagai wadah koordinasi antar pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut harus mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi Kota Tasikmalaya.
“Kalau memang tujuannya untuk membuka peluang investasi, maka hasilnya harus dapat dibuktikan dan dirasakan masyarakat. Jangan sampai publik menilai kegiatan tersebut hanya sebatas perjalanan dinas tanpa dampak nyata bagi pembangunan daerah,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga penanganan persoalan sosial yang masih dihadapi warga.
“Ke depan, masyarakat tentu berharap anggaran daerah digunakan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan pada banyaknya kegiatan seremonial, melainkan pada seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (***)
- Penulis: Rian Sutisna
