KDMP, Antara Semangat Pemberdayaan dan Bayang Sentralisasi
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikzone.co.id – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah sebagai upaya memperkuat ekonomi desa mendapat sorotan dari Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya.
Organisasi tersebut menilai program tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, namun perlu dijalankan secara transparan dan tetap mengedepankan prinsip demokrasi koperasi.
Sekretaris Umum Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya, Kevin Farfas, mengatakan KDMP dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses permodalan, serta memperkuat distribusi kebutuhan pokok di tingkat desa.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak mengurangi kemandirian masyarakat dalam mengelola koperasi.
Menurutnya, koperasi merupakan lembaga ekonomi yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan harus dikelola secara demokratis oleh para anggotanya. Karena itu, ia berharap pembentukan dan pengelolaan KDMP tetap berpegang pada prinsip partisipasi masyarakat.
“Koperasi harus menjadi wadah yang tumbuh dari kebutuhan warga dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi perlu tetap dijaga agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai,” ujar Kevin. Melalui pernyataan yang diterima wartawan Via Whatsapp, selasa (23/06/2026)
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, pemerintah dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, namun masyarakat harus tetap menjadi aktor utama dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, Kevin menilai transparansi menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program.
Ia mendorong pemerintah untuk membuka informasi terkait sumber pendanaan, mekanisme pelaksanaan program, hingga sistem pengawasan agar masyarakat dapat ikut mengawal jalannya program.
“Transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana program ini dijalankan dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh warga desa,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan akses modal usaha.
Desa juga masih menghadapi berbagai persoalan lain, seperti ketimpangan akses ekonomi, rendahnya posisi tawar petani, serta terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Karena itu, ia berharap kehadiran KDMP tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana fisik atau kelembagaan koperasi, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya menilai keberhasilan KDMP akan sangat bergantung pada sejauh mana program tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya. (***)
- Penulis: Rian Sutisna
