Kejari Tasikmalaya Hentikan Kasus Penipuan dan Penggelapan Lewat RJ
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikzone.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya menghentikan penuntutan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang melibatkan tersangka berinisial SF melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).
Kejari Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan penghentian penuntutan tersebut di kantornya, Mangunreja, Selasa (17/11/2026). Keputusan itu merujuk pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 26/PEN.Pid-TITUT/2026/PN Tsm tertanggal 13 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Aka Kurniawan, menjelaskan bahwa jaksa mengajukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif setelah melaksanakan ekspose perkara dan memperoleh persetujuan dari pimpinan Kejaksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Aka, proses tersebut juga memenuhi persyaratan perdamaian antara tersangka dan korban. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa tekanan, intimidasi, maupun paksaan dari pihak mana pun.
“Dalam proses penyelesaian perkara ini, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban secara sukarela tanpa adanya paksaan, intimidasi, maupun tekanan dari pihak mana pun,” kata Aka.
Ia menambahkan, salah satu syarat utama penerapan keadilan restoratif adalah pemulihan kondisi seperti semula atau restitutio in integrum. Dalam perkara ini, tersangka mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban.
Selain itu, tersangka juga menyelesaikan seluruh kerugian materiil yang timbul akibat perbuatannya. SF mengembalikan satu unit sepeda motor yang sebelumnya digadaikan serta melunasi seluruh kewajiban pinjaman kepada pihak saksi.
Aka mengatakan, penerapan keadilan restoratif menjadi bagian dari komitmen Korps Adhyaksa dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis.
Menurutnya, penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berujung pada hukuman penjara, tetapi dapat mengedepankan pemulihan hak korban dan hubungan sosial di tengah masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
“Melalui pendekatan keadilan restoratif, kami ingin menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis dengan memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan,” ujar Aka.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Nikodemus Damanik, menegaskan bahwa penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif bukan berarti Kejaksaan membiarkan tindak pidana.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai upaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan, pemulihan, dan rasa keadilan.
“Keadilan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pemulihan dan perdamaian,” kata Nikodemus. (***)
- Penulis: Rian Sutisna














