Breaking News
light_mode
Beranda » News » PEMANTIK Soroti Syarat Pendidikan Gibran, Irwan Minta Keabsahan Pasangan Dikaji

PEMANTIK Soroti Syarat Pendidikan Gibran, Irwan Minta Keabsahan Pasangan Dikaji

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tasikzone.co.id – Persoalan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah muncul perkembangan putusan pengadilan yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian dari Irwan Supriadi, perwakilan PEMANTIK (Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi). Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai masalah administrasi pribadi seorang calon wakil presiden, tetapi perlu dikaji lebih luas dalam kerangka hukum pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan.

Irwan menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang disebut berkaitan dengan persoalan tersebut.

Menurutnya, putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan dokumen tersebut dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

“Persoalannya bukan sekadar sah atau tidaknya sebuah surat keterangan. Lebih jauh, kita perlu melihat bagaimana kedudukan dokumen tersebut ketika digunakan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden,” ujar Irwan.

Ia mengatakan, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari keabsahan dokumen, pemenuhan persyaratan pendidikan calon, proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon.

Irwan menjelaskan, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan.

Sementara itu, Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Menurut Irwan, kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap calon harus memenuhi persyaratan secara individual. Namun, proses pencalonan dan pemilihan berlangsung dalam satu kesatuan pasangan.

“Rakyat tidak memilih presiden secara terpisah dari wakil presidennya. Keduanya didaftarkan, ditetapkan, dan dipilih dalam satu paket. Karena itu, ketika salah satu calon dipersoalkan pemenuhan persyaratannya, dampak hukumnya terhadap keabsahan pasangan juga perlu dikaji,” katanya.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak semestinya hanya diarahkan pada individu yang dokumen pendidikannya menjadi objek sengketa. Aspek keabsahan pasangan calon juga perlu mendapatkan perhatian dalam kajian hukum tata negara.

Selain menyoroti persyaratan calon, Irwan juga mempertanyakan proses verifikasi administrasi yang dilakukan KPU ketika menerima dokumen persyaratan pencalonan Pilpres 2024.

Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab memastikan setiap pasangan calon memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum menetapkan mereka sebagai peserta pemilu.

Ia berpandangan, apabila dokumen yang menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan pencalonan kemudian dinyatakan batal melalui putusan pengadilan, perlu ada penjelasan mengenai implikasinya terhadap proses administrasi yang telah berlangsung.

“Jangan sampai persoalan hanya berhenti pada keabsahan selembar dokumen, sementara keputusan administrasi yang menggunakan dokumen tersebut tidak pernah dikaji relevansi dan dasar hukumnya,” tegas Irwan.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap persoalan tersebut perlu mencakup kecermatan verifikasi KPU, dasar penerimaan dokumen, serta pertanggungjawaban kelembagaan dalam proses penetapan pasangan calon.

Irwan mengakui, Pilpres 2024 telah selesai dan pasangan presiden serta wakil presiden terpilih telah dilantik pada 20 Oktober 2024. Kondisi tersebut membuat aspek kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan menjadi hal yang harus diperhatikan.

Namun, menurutnya, selesainya tahapan pemilu tidak serta-merta menghilangkan ruang untuk mengkaji persoalan hukum yang kemudian memperoleh perkembangan melalui putusan pengadilan.

Ia menegaskan, evaluasi terhadap persoalan pencalonan tetap harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk kewenangan lembaga peradilan, prosedur penyelesaian sengketa, tenggang waktu, serta prinsip finalitas putusan pemilu.

“Kepastian hukum memang penting, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai tertutupnya ruang evaluasi terhadap persoalan hukum yang memiliki dasar putusan pengadilan. Semua harus diperiksa secara objektif dan sesuai kewenangan lembaga yang berwenang,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa legitimasi politik melalui perolehan suara rakyat harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap persyaratan yang diatur konstitusi dan undang-undang.

**PEMANTIK Minta Persoalan Dikaji Secara Menyeluruh**

Lebih lanjut, Irwan menilai perkembangan persoalan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme verifikasi administrasi pencalonan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum penerimaan dokumen persyaratan calon, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan penyelenggara pemilu, serta konsekuensi hukum apabila dokumen yang digunakan kemudian dinyatakan tidak sah.

Ia menegaskan, PEMANTIK mendorong agar persoalan tersebut tidak disederhanakan menjadi persoalan administratif individual, tetapi dikaji dalam kerangka keabsahan pencalonan pasangan secara keseluruhan.

“Ini bukan berarti kesalahan satu orang otomatis menjadikan calon lainnya tidak memenuhi syarat. Namun, kita juga tidak bisa begitu saja memisahkan persoalan persyaratan salah satu calon dari keabsahan pasangan yang bersama-sama memperoleh mandat rakyat,” jelasnya.

Irwan menilai, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menentukan apakah putusan terkait dokumen administrasi tersebut memiliki konsekuensi terhadap keputusan pencalonan maupun hasil pemilu.

“Jika rakyat memilih presiden dan wakil presiden dalam satu paket, maka persoalan keabsahan pencalonannya juga harus diperiksa dalam satu kerangka konstitusional. Konstitusi bukan hanya menjadi pintu masuk menuju kekuasaan, tetapi juga menjadi batas yang mengatur bagaimana kekuasaan itu diperoleh,” pungkas Irwan. (***)

  • Penulis: Admin

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less