Breaking News
light_mode
Beranda » News » KAMMI Tasikmalaya Soroti 147 Kasus HIV/AIDS, Desak Pemkot Terbitkan Perwalkot

KAMMI Tasikmalaya Soroti 147 Kasus HIV/AIDS, Desak Pemkot Terbitkan Perwalkot

  • account_circle Rian Sutisna
  • calendar_month Senin, 16 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tasikzone.co.id – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Tasikmalaya menyoroti meningkatnya temuan kasus HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak pemerintah kota mengambil langkah konkret melalui penguatan kebijakan pencegahan, edukasi, dan penanggulangan penyakit menular seksual.

Berdasarkan pemberitaan Media Indonesia pada 11 November 2026, sebanyak 147 kasus baru HIV/AIDS tercatat di Kota Tasikmalaya selama periode Januari hingga Oktober 2026. Kasus tersebut didominasi kelompok usia produktif, dengan komposisi 80 persen laki-laki dan 20 persen perempuan.

PD KAMMI Tasikmalaya menilai temuan tersebut tidak boleh dipandang sebatas angka statistik kesehatan. Kondisi itu menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan perhatian terhadap persoalan kesehatan masyarakat, khususnya pencegahan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Ketua Umum PD KAMMI Tasikmalaya, Muhammad Syafiq Majdi, S.E., mengatakan pemerintah kota perlu mengevaluasi langkah penanganan yang selama ini berjalan. Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan imbauan, tetapi harus diperkuat dengan kebijakan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Ia juga menilai identitas Tasikmalaya sebagai Kota Santri harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui penguatan pendidikan keluarga, pembinaan generasi muda, serta pembangunan lingkungan sosial yang sehat dan bertanggung jawab.

“Kami sangat prihatin melihat perkembangan persoalan kesehatan dan sosial di Kota Tasikmalaya. Kita mengenal Tasikmalaya sebagai Kota Santri, sebuah daerah yang memiliki identitas dan tradisi religius yang kuat. Namun, berbagai persoalan yang berkembang hari ini harus menjadi bahan refleksi bersama. Jangan sampai identitas Kota Santri hanya menjadi slogan, sementara upaya menjaga nilai sosial, moral, dan perlindungan generasi muda belum mendapatkan perhatian yang memadai,” ungkap Muhammad Syafiq Majdi.

Atas dasar itu, PD KAMMI Tasikmalaya mendesak Wali Kota Tasikmalaya segera menginisiasi penyusunan dan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) pada akhir 2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta IMS, edukasi kesehatan reproduksi, perlindungan anak dan remaja, hingga pembinaan kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, KAMMI mendorong pemerintah kota membuka ruang kajian secara komprehensif terhadap persoalan perilaku seksual berisiko dan fenomena LGBT. Kajian tersebut dinilai perlu melibatkan akademisi, tokoh agama, tenaga kesehatan, organisasi kepemudaan, serta berbagai unsur masyarakat agar setiap kebijakan memiliki landasan ilmiah dan hukum yang kuat.

KAMMI juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, pelayanan kesehatan, dan nondiskriminasi. Dengan demikian, langkah penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan stigma terhadap orang dengan HIV (ODHIV).

“Kami berharap Wali Kota tidak menunda persoalan ini. Akhir tahun 2026 harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons persoalan kesehatan dan dinamika sosial masyarakat. Kami mendorong agar Perwalkot dapat segera disusun dan diterbitkan sesuai kewenangan pemerintah daerah, dengan substansi yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, KAMMI berpandangan bahwa penanganan HIV/AIDS dan persoalan sosial tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keluarga, lembaga pendidikan, pesantren, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan generasi muda perlu mengambil peran dalam membangun lingkungan yang sehat, memberikan edukasi yang tepat, serta memperkuat ketahanan keluarga dan karakter generasi muda.

Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap kebijakan publik, PD KAMMI Tasikmalaya menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui advokasi dan dialog kelembagaan.

KAMMI berharap predikat Kota Santri tidak sekadar menjadi identitas dan kebanggaan daerah, tetapi juga tercermin dalam kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat, perlindungan generasi muda, serta kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan, dan tanggung jawab bersama. (***)

  • Penulis: Rian Sutisna

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less