Breaking News
light_mode
Beranda » News » Pinjaman Rp. 230 Miliar ke PT SMI, KNPI Pinta Pemkab Transparan Soal Pengembalian

Pinjaman Rp. 230 Miliar ke PT SMI, KNPI Pinta Pemkab Transparan Soal Pengembalian

  • account_circle Rian Sutisna
  • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tasikzone.co.id – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah membuka secara transparan mekanisme pengembalian pinjaman sebesar Rp230 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, mengatakan keterbukaan informasi mengenai skema pembayaran pinjaman tersebut penting agar masyarakat mengetahui tanggung jawab keuangan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci sumber anggaran untuk membayar pinjaman, tahapan cicilan setiap tahun, hingga kesiapan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.

Burhanudin mengakui pembangunan jalan melalui skema pinjaman daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga harus memperhitungkan konsekuensi fiskal karena pinjaman tersebut menjadi kewajiban yang harus diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Pemkab Tasikmalaya harus membuka secara transparan skema pembayaran pinjaman daerah ini. Masyarakat perlu tahu seperti apa mekanisme pembayarannya, sumber anggarannya dari mana, dan bagaimana tahapan pengembaliannya. Jadi, semuanya jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai realisasi pembayaran tahap pertama yang harus dipenuhi pada tahun ini. Kepastian tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal.

“Pembayaran di setiap tahun pun harus jelas. Apakah bisa terbayar atau tidak, pemerintah daerah harus menyampaikan secara terbuka. Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pembangunan jalannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana kewajiban pinjamannya dibayar,” tegas Burhanudin.

Selain menyoroti mekanisme pengembalian pinjaman, KNPI Kabupaten Tasikmalaya juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperketat pengawasan terhadap kualitas pembangunan jalan yang menggunakan dana pinjaman tersebut.

Burhanudin menilai pemerintah tidak cukup hanya mengejar percepatan penyelesaian proyek. Setiap pekerjaan harus memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, serta memiliki daya tahan yang sesuai dengan perencanaan.

Menurutnya, kualitas infrastruktur harus sebanding dengan beban pembiayaan yang nantinya ditanggung pemerintah daerah. Terlebih, pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama beberapa tahun.

“Jangan sampai pinjaman daerahnya belum lunas, tetapi kondisi jalan yang dibangun sudah rusak lagi. Ini tentu sangat disayangkan. Masyarakat harus mendapatkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang, bukan hanya menikmati jalan bagus dalam waktu singkat,” ungkapnya.

Ia meminta pemerintah melakukan pengawasan secara menyeluruh sejak proses pengerjaan hingga proyek selesai. Pemerintah juga perlu memastikan kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

“Uang yang digunakan ini merupakan pinjaman daerah dan nantinya harus dikembalikan. Jadi, kualitas pembangunannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai masyarakat dan pemerintah daerah justru menanggung kerugian akibat pekerjaan yang tidak maksimal,” tambahnya.

KNPI Kabupaten Tasikmalaya berharap pemerintah daerah menjadikan transparansi pengelolaan pinjaman dan pengawasan kualitas infrastruktur sebagai prioritas. Dengan demikian, pinjaman Rp230 miliar kepada PT SMI dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa mengabaikan kemampuan fiskal dan tanggung jawab keuangan daerah. ***

  • Penulis: Rian Sutisna

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less