Pedagang BBM Eceran di Tasikmalaya Resah Didatangi Oknum Mengaku Wartawan dan LSM
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
- print Cetak

Karikatur AI
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikzone.co.id – Sejumlah pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku resah dengan ulah sejumlah oknum yang mengatasnamakan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Mereka diduga mendatangi lapak pedagang dan melontarkan intimidasi dengan mempertanyakan legalitas usaha penjualan BBM eceran.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari para pedagang kecil.
Berdasarkan pengaduan tersebut, kedatangan oknum yang mengatasnamakan wartawan dan LSM diduga kerap berujung pada permintaan sejumlah uang dengan nominal fantastis.
“Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Tasikmalaya Selatan, kehadiran para oknum ini ujung-ujungnya malah meminta sejumlah uang yang nilainya hingga puluhan juta rupiah,” ungkap Dedi saat memberikan keterangan, Sabtu (14/11/2026).
Dedi menilai tindakan tersebut sangat merugikan pedagang kecil. Pasalnya, keuntungan yang mereka peroleh dari penjualan BBM eceran relatif kecil, yakni berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per liter.
Bahkan, keuntungan tersebut sering kali habis untuk menutup biaya transportasi ketika mengambil BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menurutnya, keberadaan pedagang BBM eceran justru membantu masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok dan memiliki keterbatasan akses menuju SPBU. Warga tidak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk membeli BBM dalam jumlah kecil.
“ Masyarakat sebenarnya merasa sangat terbantu dengan hadirnya pedagang bensin eceran ketimbang harus pergi jauh ke SPBU. Selain warga biasa, keberadaan mereka juga sangat menopang ribuan nelayan yang setiap hari menggantungkan kebutuhan BBM untuk melaut mencari ikan,” jelasnya.
Dedi yang juga menjalankan usaha penjualan bensin eceran mengaku belum pernah mengalami langsung kedatangan oknum tersebut.
Kendati demikian, ia menyatakan siap membela para pedagang apabila intimidasi dan dugaan pemerasan terus terjadi.
Ia meminta para pedagang tidak menghadapi tindakan intimidasi sendirian dan mendorong aparat penegak hukum menangani setiap dugaan pelanggaran melalui jalur hukum.
Dedi juga mendesak kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pemerasan dengan mencatut profesi wartawan maupun aktivis LSM.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha kecil, tetapi juga mencoreng nama baik profesi jurnalis dan organisasi kemasyarakatan.
Selain penegakan hukum, ia meminta pemerintah menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian bagi usaha penjualan BBM di wilayah pelosok.
Ia menilai distribusi SPBU belum menjangkau seluruh wilayah sehingga masyarakat masih membutuhkan akses pembelian BBM yang lebih dekat.
“Saran kami, di setiap desa minimal harus ada satu gerai penjualan BBM resmi yang dikelola oleh koperasi atau pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan Pertamina. Dengan begitu, distribusi energi ke pelosok terjamin secara legal dan masyarakat tidak lagi menjadi sasaran intimidasi,” pungkasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan pengelola SPBU Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengaku terganggu dengan kedatangan sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan dan mempertanyakan pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken.
Pengawas SPBU Cipatujah menegaskan, pihaknya melayani pembelian BBM menggunakan jeriken berdasarkan surat rekomendasi resmi dari instansi terkait.
Pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan BBM untuk kegiatan tertentu, termasuk sektor perikanan dan pertanian.
“Kami bisa layani (pengisian jeriken) karena mereka itu memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Ada yang dari UPTD khusus untuk peruntukan nelayan, dan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk sektor pertanian,” jelasnya, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah orang yang mengaku berasal dari media tersebut tidak hanya mempertanyakan prosedur kepada petugas SPBU, tetapi juga mendatangi konsumen yang sedang membeli BBM untuk kebutuhan melaut dan bertani.
Padahal, menurutnya, pihak SPBU telah menjelaskan bahwa setiap pembelian menggunakan jeriken harus memenuhi persyaratan administrasi. Petugas juga menyesuaikan jumlah pengisian dengan kuota dan peruntukan yang tercantum dalam surat rekomendasi.
“Kami sudah mempertegas bahwa kami melayani karena sesuai prosedur yang sudah mereka tempuh, terutama dari segi pengisian yang disesuaikan dengan peruntukannya,” tambahnya.
Namun, penjelasan tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan pertanyaan dari para oknum. Mereka justru terus mempertanyakan berbagai hal lain di area SPBU sehingga membuat petugas dan konsumen merasa tidak nyaman.
“Dengan kedatangan orang-orang yang mengaku media itu, kami terus terang merasa risih. Tidak cukup dijelaskan sampai di situ saja, mereka malah menginterogasi yang lain-lain,” keluhnya.
Pengelola SPBU berharap aparat berwenang segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Mereka khawatir tindakan oknum yang terus mendatangi SPBU dapat mengganggu pelayanan BBM bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani di wilayah Tasikmalaya Selatan.
## Polres Tasikmalaya Siapkan Penanganan Melalui Satreskrim
Menanggapi keluhan tersebut, Polres Tasikmalaya memastikan akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan intimidasi dan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan maupun LSM.
Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi melalui Kasi Humas Polres Tasikmalaya, AIPDA Triana Anggasari, S.H membenarkan bahwa kepolisian telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir Kabupaten Tasikmalaya.
“Benar, kami telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir terkait adanya keresahan terhadap oknum tersebut,” ujar Triana saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, kepolisian tidak akan mengabaikan laporan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan dugaan intimidasi dan pemerasan terhadap pelaku usaha kecil.
Menurut Triana, Polres Tasikmalaya akan meneruskan informasi dan pengaduan tersebut kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) untuk penanganan lebih lanjut.
“Informasi dan pengaduan masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya,” tegasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap dugaan tindak pidana mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. **
- Penulis: Rian Sutisna














