Teddy Indra Wijaya dan CEO GoTo Perkuat Sinergi untuk Driver Online

Tasikzone.co.id – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan CEO GoTo, Hans Patuwo, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat malam (22/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas penguatan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha digital untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi online di Indonesia. Pertemuan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai perkembangan industri transportasi daring yang terus tumbuh di berbagai daerah.

Teddy mendengarkan langsung sejumlah masukan dari Hans Patuwo terkait kondisi ekosistem transportasi online di Indonesia. Hans mengungkapkan, saat ini Gojek memiliki sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia juga menyebut, sejak awal beroperasi, Gojek telah melibatkan sekitar 3 juta pengemudi, baik yang masih aktif, bekerja paruh waktu, maupun yang sudah berhenti mengemudi.

Teddy menjelaskan, Gojek berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan para pengemudi online. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan porsi pendapatan mitra pengemudi dari sebelumnya 80 persen menjadi 92 persen dari setiap transaksi. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pengemudi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara aplikator dan mitra pengemudi.

Menurut Teddy, pemerintah terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pengemudi dan keberlangsungan dunia usaha. Ia menegaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan pengemudi daring sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di era digital yang semakin berkembang.

Teddy menambahkan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan sistem bisnis yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah ingin peningkatan kesejahteraan pengemudi online berjalan seiring dengan keberlangsungan usaha aplikator agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan secara wajar. Kebijakan tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif, sehingga inovasi teknologi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku di dalamnya. (***)