ICW Soroti Kasus BGN, Minta Dugaan Korupsi Program MBG Diusut Tuntas

Jakarta, Tasikzone.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons pencopotan dan penahanan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui pernyataan yang diunggah di akun X resminya pada Rabu (3/6/2026), ICW menegaskan bahwa pencopotan dan penahanan Kepala BGN merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati.

ICW meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek MBG secara profesional dan independen. Menurut ICW, penyelidikan tidak boleh berhenti pada perkara yang saat ini sedang ditangani.

Lembaga antikorupsi tersebut juga mendesak aparat penegak hukum menelusuri potensi penyimpangan lain dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra serta proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, ICW meminta penyidik mengembangkan perkara dengan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Penanganan kasus, menurut mereka, tidak boleh hanya berhenti pada Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN.

Dalam pernyataannya, ICW juga mendorong pemerintah membuka seluruh dokumen, kontrak, dan informasi terkait pelaksanaan Program MBG kepada publik. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memperkuat pengawasan masyarakat serta memastikan tidak ada penyimpangan lain yang belum terungkap.

ICW turut mengingatkan seluruh pihak untuk menjamin tidak adanya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan agar penegakan hukum dapat berlangsung secara independen.

Di sisi lain, ICW menilai pencopotan Kepala BGN tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam Program MBG. Menurut ICW, persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan tata kelola, tetapi juga menyangkut arah kebijakan yang dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

ICW berpandangan bahwa pergantian pimpinan BGN tidak akan menjadi solusi apabila tidak disertai perbaikan mendasar terhadap kebijakan dan tata kelola program.

Lebih lanjut, ICW menyampaikan sikap agar pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis dan membubarkan Badan Gizi Nasional. Menurut mereka, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk MBG sebaiknya dialihkan ke program lain yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan ICW kepada kalangan media sebagai bagian dari sikap organisasi dalam mengawal penanganan dugaan korupsi dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. (***)