Orang Tua Laporkan Dugaan Maladministrasi SPMB Sekolah Maung ke Ombudsman

Tasikzone.co.id – Sejumlah orang tua calon peserta didik melaporkan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Program Sekolah Maung ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat.

Mereka mengambil langkah tersebut setelah menemukan berbagai persoalan selama proses seleksi berlangsung.

Para orang tua mengeluhkan gangguan sistem yang berulang, perubahan nilai yang mereka nilai tidak transparan, serta minimnya informasi yang mereka terima selama tahapan seleksi. Persoalan tersebut memicu keresahan dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan SPMB.

Salah seorang wali murid, Encep Iik Muzakir, yang mendaftarkan anaknya ke SMAN 1 Tasikmalaya melalui jalur prestasi akademik dengan penghargaan Pramuka Garuda, menilai penyelenggara SPMB tidak menerapkan penilaian sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Encep, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 menetapkan penghargaan Pramuka Garuda memiliki bobot setara dengan peraih juara pertama tingkat nasional. Namun, dalam pelaksanaan SPMB Sekolah Maung, ia menemukan panitia menggunakan acuan lain yang merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 27274.

“Perubahan ini tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 yang menempatkan Pramuka Garuda setara dengan peringkat satu tingkat nasional,” ujar Encep, Minggu (7/6/2026).

Encep menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan Keputusan Gubernur di bawah Peraturan Gubernur. Karena itu, menurutnya, kebijakan yang mengacu pada Keputusan Gubernur tidak dapat mengesampingkan aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

“Masih ada regulasi yang lebih tinggi, yakni Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024. Karena itu, perubahan yang merujuk pada Keputusan Gubernur tersebut patut dipertanyakan,” katanya.

Berdasarkan alasan tersebut, Encep melaporkan persoalan itu ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Ia menduga penyelenggara SPMB melakukan maladministrasi yang berpotensi merugikan peserta didik.

“Meskipun besok proses SPMB Maung mungkin sudah berakhir, setidaknya saya telah berupaya memperjuangkan hak anak saya,” ujarnya.

Meski mengajukan laporan, Encep menegaskan dirinya tidak menyalahkan SMAN 1 Tasikmalaya yang menjalankan Program Sekolah Maung. Menurutnya, sekolah hanya melaksanakan kebijakan dan ketentuan yang Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetapkan.

“Kami tidak menyalahkan sekolah. Yang kami soroti adalah kebijakan dan sistem yang menjadi dasar pelaksanaan di tingkat provinsi,” tegasnya.

Keluhan serupa juga muncul dari wali murid lainnya yang mempertanyakan kebijakan penambahan kuota pada jalur nilai rapor. Mereka menilai kebijakan tersebut menciptakan ketimpangan bagi peserta yang memilih jalur prestasi nonakademik.

Menurut mereka, peserta jalur nonakademik tetap harus bersaing dalam kuota yang sama, sementara pemerintah menambah daya tampung pada jalur nilai rapor. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai asas keadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa penambahan kuota hanya diberikan pada jalur nilai rapor? Mengapa kuota jalur prestasi nonakademik tidak ikut ditambah? Padahal banyak peserta di jalur tersebut yang merasa dirugikan,” katanya.

Sementara itu, Panitia SPMB Sekolah Maung SMAN 1 Tasikmalaya, Elis Nurjanah, menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua yang mendatangi pos pelayanan mempertanyakan perubahan nilai yang muncul di sistem.

“Ketika sistem di tingkat provinsi menjalani proses maintenance, sistem melakukan sejumlah penyesuaian. Akibatnya, nilai yang sebelumnya terlihat tinggi kemudian berubah,” jelas Elis.

Elis mengaku memahami kekecewaan para orang tua. Namun, pihak sekolah telah melakukan pengecekan manual dan menemukan bahwa nilai yang muncul dalam aplikasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setelah kami menghitung secara manual dan mencocokkannya dengan data di aplikasi, nilainya memang sesuai dengan yang tercantum dalam sistem,” ujarnya.

Elis juga mengakui sejumlah orang tua datang dengan emosi yang cukup tinggi karena khawatir anak mereka tidak lolos seleksi.

“Kami memahami kekecewaan mereka. Bahkan ada yang datang dengan perasaan sangat emosional. Itu wajar karena setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik bagi anaknya,” katanya.

Terkait perubahan nilai yang menjadi sorotan, Elis menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan secara rinci.

“Untuk menjelaskan penyebab perubahan nilai tersebut, tentu pihak provinsi yang lebih memahami. Kami di sekolah hanya memberikan pelayanan dan menyelesaikan proses verifikasi sesuai kewenangan yang diberikan,” pungkasnya. (***)