Tasikmalaya Menunggu Pemimpin, Bukan Penonton

Tasikzone.co.id – Kondisi defisit keuangan yang tengah dihadapi Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Irwan Supriadi Iwok, aktivis PEMANTIK (Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi), yang menilai situasi tersebut seharusnya menjadi alarm darurat bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah.

Menurut Irwan, hingga saat ini publik belum memperoleh penjelasan yang memadai terkait kondisi fiskal daerah. Selain itu, masyarakat juga belum melihat langkah-langkah terobosan yang mampu meyakinkan bahwa pemerintah memiliki strategi untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Yang terlihat di ruang publik justru minim penjelasan, minim langkah terobosan, dan minim kepemimpinan yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa situasi masih terkendali,” kata Irwan. Kepada wartawan, jumat (05/06/2026)

Ia menilai, apabila sebagian besar kas daerah terserap untuk belanja pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sementara sejumlah program pembangunan terancam tertunda, maka persoalan yang terjadi tidak lagi sebatas defisit anggaran.

“Jika benar kondisi tersebut terjadi, maka yang sedang dihadapi bukan sekadar defisit anggaran, melainkan krisis tata kelola pemerintahan. Pemerintah berisiko menjadi institusi yang lebih sibuk membiayai dirinya sendiri dibanding melayani dan membangun masyarakat,” ujarnya.

Irwan juga menyoroti ditutupnya akses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi keuangan daerah. Menurutnya, langkah tersebut justru menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi.

“Transparansi seharusnya diperkuat ketika kondisi sedang sulit, bukan justru semakin tertutup. Dalam situasi krisis, pembatasan informasi hanya akan memunculkan spekulasi dan menggerus kepercayaan publik,” katanya.

Selain aspek tata kelola, Irwan mengingatkan adanya dampak ekonomi yang berpotensi dirasakan masyarakat apabila kondisi fiskal tidak segera ditangani. Menurutnya, keterlambatan proyek pembangunan, berkurangnya belanja pemerintah, dan tersendatnya pembayaran kegiatan akan berimbas langsung kepada masyarakat kecil.

“Pelaku UMKM, pekerja harian, hingga para rekanan pemerintah merupakan pihak yang pertama merasakan dampaknya. Ketika uang berhenti beredar, ekonomi melambat dan daya beli masyarakat ikut tertekan,” ungkapnya.

Di tengah kondisi tersebut, Irwan menilai masyarakat berhak mempertanyakan peran dan langkah konkret yang diambil kepala daerah dalam menghadapi persoalan keuangan yang sedang terjadi.

“Krisis fiskal tidak bisa dihadapi dengan diam. Kota tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir saat seremoni dan peresmian. Kota membutuhkan nahkoda yang berani menjelaskan kenyataan, mengambil keputusan yang tidak populer sekalipun, serta memimpin langsung upaya penyelamatan keuangan daerah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa langkah luar biasa, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pada program pembangunan tahun berjalan, tetapi juga terhadap citra dan reputasi Pemerintah Kota Tasikmalaya.

“Yang terancam bukan hanya program pembangunan. Reputasi Kota Tasikmalaya sebagai daerah yang mampu mengelola pemerintahan secara sehat dan bertanggung jawab juga ikut dipertaruhkan,” katanya.

Menurut Irwan, defisit anggaran memang dapat terjadi di berbagai daerah. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana pemerintah merespons dan mengelola situasi tersebut.

“Sejarah mencatat banyak daerah tidak runtuh karena kekurangan uang semata, tetapi karena para pemimpinnya terlalu lama diam ketika tanda-tanda bahaya sudah terlihat di depan mata,” ujarnya.

Karena itu, Irwan menegaskan bahwa masyarakat saat ini tidak sedang menunggu alasan ataupun pembenaran. Publik, kata dia, menunggu keberanian, keterbukaan, dan solusi nyata dari pemerintah daerah.

“Jika pemerintah hanya mampu membiayai birokrasi tetapi tidak mampu menggerakkan pembangunan, maka publik berhak mempertanyakan untuk siapa sebenarnya anggaran daerah dikelola,” pungkasnya.