DPRD Pangandaran Soroti Hak Gaji Cleaning Service RSUD Pandega
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pangandaran, Tasikzone.com – Persoalan belum dibayarkannya hak gaji sejumlah pekerja cleaning service yang bertugas di RSUD Pandega Pangandaran mendapat perhatian serius dari di beberapa media online hingga anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.
Salah satunya dari Anggota Komisi IV DPRD Pangandaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Solehudin.
Untuk diketahui bahwa Komisi IV DPRD Pangandaran meeupakan mitra kerja dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran.
Dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatApp (WA), Rabu 11 November 2026, Solehudin menegaskan bahwa upah pekerja merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja. Pembayaran gaji tidak boleh diperlakukan sebagai kebijakan operasional perusahaan, melainkan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan tepat waktu, oleh di pemberi kerja dalam hal ini PT. Prabu Niskala Dewata selain outsorching.
Menurut Solehudin, persoalan tersebut perlu segera ditangani agar tidak berlarut-larut dan merugikan para pekerja yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dari penghasilan tersebut.
Ia juga menilai, persoalan ini tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa. Sebab, tenaga cleaning service memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan rumah sakit.
“Harus dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Kita juga harus mencegah terjadinya aksi mogok kerja, karena kebersihan dan sanitasi di RSUD Pandega berkaitan langsung dengan keselamatan pasien serta standar pencegahan infeksi,” tegas Solehudin.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan harus tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai persoalan hak pekerja berdampak terhadap terganggunya kebersihan lingkungan rumah sakit yang merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Solehudin mendorong agar DPRD Kabupaten Pangandaran segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Direktur RSUD Pandega Pangandaran, manajemen PT Prabu Niskala Dewata selaku pihak ketiga, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta perwakilan para pekerja.
Menurutnya, forum RDP diperlukan untuk memperoleh penjelasan secara menyeluruh, mengetahui duduk persoalan, sekaligus mencari solusi agar hak-hak pekerja dapat segera diselesaikan.
Selain itu, Solehudin menegaskan pentingnya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak kerja sama antara RSUD Pandega dengan PT Prabu Niskala Dewata, termasuk menelusuri mekanisme pembayaran dan aliran dana dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
“Kita lihat kontrak kerja samanya dan aliran dananya. Harus jelas bagaimana kewajiban masing-masing pihak, bagaimana mekanisme pembayaran, serta apakah seluruh ketentuan dalam kontrak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia berharap, melalui langkah pengawasan DPRD dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, persoalan pembayaran gaji pekerja cleaning service dapat segera diselesaikan secara transparan dan bertanggung jawab.
Solehudin menegaskan bahwa pemenuhan hak pekerja harus menjadi perhatian bersama. Di sisi lain, keberlangsungan pelayanan RSUD Pandega Pangandaran juga harus tetap terjaga demi kepentingan dan keselamatan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. (driez)
- Penulis: Rian Sutisna














