Breaking News
light_mode
Beranda » News » DPRD Pangandaran Kawal Pencairan Rp2,5 Miliar Honor 6.000 Guru Ngaji

DPRD Pangandaran Kawal Pencairan Rp2,5 Miliar Honor 6.000 Guru Ngaji

  • account_circle Rian Sutisna
  • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PANGANDARAN, Tasikzone.co.id – Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai merealisasikan pembayaran honor guru ngaji yang tertunda sejak 2022. Sebanyak 6.000 guru ngaji se-Kabupaten Pangandaran menerima pencairan honor dengan total anggaran sekitar Rp2,5 miliar.

Penyaluran honor tersebut berlangsung di Gedung Dakwah Padaherang, Rabu (4/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Pangandaran, di antaranya Jalaludin dari Fraksi PKB, Solehudin dari Fraksi PKS, dan Husni dari Fraksi PPP.

Hadir pula jajaran staf Pemerintah Daerah, Asisten Daerah (Asda) I, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Camat Padaherang.

Anggota DPRD Pangandaran, Jalaludin, mengatakan kehadiran legislatif dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. DPRD ingin memastikan penyaluran honor berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai komponen serta kriteria penerima.

“Pembayaran sekitar Rp2,5 miliar ini merupakan tindak lanjut kewajiban Pemerintah Daerah pada 2022 kepada sekitar 6.000 guru ngaji se-Kabupaten Pangandaran. Program ini juga menjadi kelanjutan dari Pangandaran Mengaji yang digagas pada masa pemerintahan bupati sebelumnya dan dilanjutkan oleh bupati saat ini,” ujar Jalaludin.

Menurutnya, penundaan pembayaran selama kurang lebih empat tahun menjadi perhatian DPRD. Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah agar menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap sehingga beban keuangan daerah dapat berkurang.

Jalaludin juga berharap penyelesaian kewajiban pemerintah daerah dapat mendukung perbaikan tata kelola keuangan daerah, termasuk upaya meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sementara itu, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menyampaikan permohonan maaf kepada para guru ngaji atas keterlambatan pembayaran insentif tersebut. Ia mengakui, kondisi fiskal daerah selama 1,5 tahun terakhir menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menentukan prioritas belanja.

Namun, Citra menegaskan bahwa kewajiban pemerintah tetap harus diselesaikan, terlebih pembayaran tersebut menyangkut hak para guru ngaji yang selama ini berkontribusi dalam membina generasi muda, khususnya dalam pembentukan akhlak dan akidah.

“Utang tetaplah utang. Apalagi ini berkaitan dengan guru ngaji yang telah mengabdikan diri untuk membina anak-anak dan membentuk akhlak serta akidah generasi penerus,” ungkap Citra.

Ia menambahkan, pembayaran insentif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintahannya untuk melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. Pemkab Pangandaran juga akan terus mendorong penyelesaian kewajiban lainnya secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Citra berharap langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan fiskal daerah ke depan. (***)

  • Penulis: Rian Sutisna

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less