Pandangan Hukum Terkait Gugatan PTUN SK Pengangkatan Dewas Rsud Dr Soekardjo : Walikota Tasik Sudah On The Track
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
oleh : Ust. Heryanto, (Ketua Majlis Santri Bangsa)
Tasikzone.co.id – Adanya polemik gugatan oleh Advokat Pak Taufik Rahman terhadap SK pengangkatan Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo oleh Walikota Tasikmalaya, saya menilai sesuatu yang sangat wajar. Dalam hal ini saya memiliki pandangan lain terhadap SK Walikota Tasikmalaya terhadap pengangkatan Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo, bahwa walikota sudah on the track. Tentunya dengan beberapa alasan etis diantaranya :
Pertama Penggugat Tidak Punya Legal Standing atau Kepentingan yang Dirugikan Langsung, Dasarnya jelas Pasal 53 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004 tentang PTUN + Pasal 75 UU No. 30/2014. Dimana Pak Taufiq Rahman menggugat sebagai warga/advokat, bukan sebagai peserta seleksi yang gagal, bukan sebagai Dewas lama yang diberhentikan, dan bukan sebagai pihak yang haknya langsung dirugikan oleh SK tersebut. Kalau beliau hanya “peduli”, itu bukan kepentingan hukum yang konkret. PTUN mensyaratkan kerugian yang nyata, langsung, dan individual. Kalau eksepsi ini diterima, gugatan tidak perlu diperiksa pokoknya.
Kedua Gugatan Prematur/Belum Ada Upaya Administratif, dimana dasarnya Pasal 75-76 UU 30/2014. Dimana Pemkot bisa tanya: Apakah penggugat sudah mengajukan keberatan/banding administratif ke Wali Kota dulu sebelum ke PTUN? Kalau belum, gugatan bisa dinyatakan prematur.
Ketiga Objek Gugatan Bukan KTUN yang Final dan Konkret, Pemkot bisa dalilkan SK pengangkatan Dewas adalah keputusan internal/beschikking yang bersifat penetapan kepegawaian, bukan keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi penggugat.
Keempat terkait SK Tim Pengkaji 2021 Dibilang Sudah Kedaluwarsa perlu ditelusuri apakah SK Tim Pengkaji No. 500/Kep.679-Ek/2021 itu tidak pernah dicabut. Kalau tidak pernah dicabut Dalam hukum administrasi, asasnya : suatu keputusan tetap berlaku sampai dicabut oleh pejabat yang berwenang (contrarius actus). Dasarnya jelas yaitu Asas Legalitas + Pasal 1 angka 8 UU 30/2014, dan Pasal 71 UU 30/2014 tentang pencabutan keputusan. Kalau Selama tidak ada SK pencabutan, tim itu tetap sah. Sifat ad hoc tidak otomatis gugur karena tugas selesai, kecuali di dalam SK-nya sendiri tertulis masa berlaku sampai tanggal tertentu.
Pemkot bisa membawa Bukti SK Tim 2021 asli, bukti tidak ada SK pencabutan, berita acara rapat Tim Pengkaji September 2026 yang menunjukkan tim masih bekerja atas perintah Wali Kota. Keempat Terkait Seleksi Dibuka 31 Agustus, Pemberhentian Baru 14 September, Ini bukan cacat, tapi persiapan administrasi yang dibolehkan, Dasarnya Asas Diskresi Pejabat – Pasal 22-24 UU 30/2014, Permendagri 79/2018 Pasal 34-35 tentang Dewas BLUD yang tidak mewajibkan pemberhentian dulu baru seleksi. Logikanya Kalau nunggu Dewas lama diberhentikan dulu baru buka seleksi, akan ada kekosongan jabatan Dewas. Itu justru merugikan RSUD. Membuka seleksi lebih awal adalah tindakan preventif agar tidak ada kekosongan. Yang penting SK Pengangkatan Dewas baru terbit SETELAH SK Pemberhentian Dewas lama. Selama pengangkatan tidak tumpang tindih, tidak ada cacat. Pemkot tinggal Tunjukkan tanggal SK Pengangkatan (810-Ek/2026) terbit setelah 14 September 2026.
Kelima terkait Asep Maman Masih Asda III Saat Seleksi Dasarnya cukup jelas Permendagri 79/2018 Pasal 33 ayat (1) dan Perwal Tasikmalaya No. 25/2021. Unsur Dewas terdiri dari: pejabat perangkat daerah bidang kesehatan, pejabat perangkat daerah bidang pengelolaan keuangan, dan tenaga ahli. Artinya tidak ada larangan seorang ASN aktif ikut sebagai tenaga ahli selama Dia punya kompetensi/pengalaman dan Dia tidak merangkap sebagai Tim Pengkaji/Tim Seleksi yang menilai dirinya sendiri. Faktanya Asep MP pensiun 1 Oktober 2026 justru membuktikan saat dilantik dia sudah tidak lagi Asda III. Jadi tidak ada rangkap jabatan saat menjabat Dewas.
Terkait Masa Sanggah Cuma 2 Hari, Hasil Fit and Proper Tidak Diumumkan, di
Permendagri 79/2018 tidak mengatur berapa lama masa sanggah harus dibuka dan tidak mewajibkan pengumuman hasil fit and proper secara terbuka ke publik. Yang diwajibkan hanya seleksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melalui Tim Pengkaji. Masa sanggah 9-10 September 2026 itu adalah kebijakan tambahan Pemkot, bukan kewajiban. Justru adanya masa sanggah itu menunjukkan Pemkot sudah memberi ruang. Hasil fit and proper adalah dokumen internal yang berisi penilaian pribadi, tidak wajib diumumkan karena menyangkut privasi peserta lain. Yang wajib diumumkan adalah hasil akhir pengangkatan.
Tentang Komposisi Dewas susah sesuai dimana dr. Eko Anggoro Sulistyaji – Kepala Puskesmas Bungursari, Kepala Puskesmas adalah pejabat perangkat daerah bidang kesehatan dalam struktur Dinas Kesehatan. Perwal 25/2021 tidak menyebut harus Kepala Dinas/Sekretaris Dinas. Selama dia pejabat di bawah Dinas Kesehatan, unsur terpenuhi. Atas tuduhan “tidak melalui seleksi”: Pemkot bisa membuktikan dengan Berita Acara bahwa dr. Eko memang ikut seleksi administrasi. Kalau ternyata dia diangkat lewat jalur penunjukan langsung karena kekosongan/kebutuhan mendesak, Pemkot punya dasar hukum yaitu Diskresi Pasal 23 UU 30/2014 untuk mengisi kekosongan jabatan strategis RSUD. Demy Rahayu – Kabid BPKAD, dimana Kabid di BPKAD adalah pejabat perangkat daerah bidang pengelolaan keuangan. Justru ini yang paling pas. BPKAD adalah SKPD yang mengelola keuangan daerah. Tidak ada aturan yang mengharuskan harus Kepala BPKAD. (***)
- Penulis: Admin














