Sengkarut Masalah Ditubuh Pemkot Tasik, Exponen 96 Soroti Pembagian Peran Viman-Dicky yang Tak Jelas
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month 15 jam yang lalu
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikzone.co.id — Salah satu Aktivis Exponen 96 Ajengan Habibudin menyampaikan sejumlah kritik terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan. Kritik tersebut mencakup arah kepemimpinan, komunikasi antarlembaga, kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga pengawasan aktivitas galian C.
Habibudin menyampaikan kritik tersebut saat ditemui di Cafe Yasmin, Jalan Perumahan Bumi Resik Panglayungan, Kota Tasikmalaya, Rabu (16/9/2026).
Menurut Habibudin, komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diperkuat. Ia menilai hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga koordinasi dengan unsur lembaga lainnya.
Ia mengatakan komunikasi antarlembaga diperlukan agar masing-masing institusi dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai ketentuan.
Habibudin juga mempertanyakan capaian Pemerintah Kota Tasikmalaya selama Viman memimpin. Menurutnya, hasil kerja pemerintah daerah belum cukup terlihat dan dirasakan masyarakat.
“Ketika dia tidak punya roh kepemimpinan, maka di bawah kepemimpinannya menjadi kalang-kabut,” kata Habibudin.
Ia kemudian mempertanyakan capaian pemerintahan yang telah berjalan.
“Kalau dibilang tidak bekerja, dia mendapatkan fasilitas. Kalau dibilang bekerja, dia tidak kelihatan bekerja. Apa yang dicapai? Tidak ada capaiannya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Habibudin juga menyoroti aktivitas Wakil Wali Kota Tasikmalaya Rd. Dicky Chandra Negara yang dinilainya cukup terlihat dalam sejumlah agenda pemerintahan.
Ia mempertanyakan pembagian tugas antara wali kota dan wakil wali kota dalam menjalankan pemerintahan daerah.
“Apakah menonjolnya wakil wali kota ini karena memang kebutuhan atau memang disuruh oleh wali kota karena ketidakmampuan wali kota? Ini yang menjadi pertanyaan,” katanya.
Selain persoalan kepemimpinan, Habibudin menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Ia mempertanyakan dampak penyesuaian TPP terhadap kesejahteraan ASN. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai dasar dan pertimbangan kebijakan tersebut.
“Siapa yang menjadi korban? ASN yang sekarang TPP-nya dipotong. Ini merupakan kezaliman yang dibuat oleh seorang pemimpin,” ucapnya.
Habibudin juga menyoroti aktivitas galian C di wilayah Kota Tasikmalaya. Ia mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan yang menurutnya masih terdapat aktivitas yang belum mengantongi perizinan.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan kegiatan usaha yang wajib memiliki perizinan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Menurut Habibudin, pengawasan terhadap aktivitas tersebut juga berkaitan dengan potensi penerimaan daerah melalui pajak maupun retribusi sesuai kewenangan.
“Kenapa Kota Tasikmalaya seperti ini? Dari eksploitasi lahan, banyak galian C yang bergerak tanpa izin. Bagaimana kita mau menarik distribusi kalau seperti itu?” katanya.
Habibudin berharap pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas usaha dan memastikan pemanfaatan sumber daya daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengatakan sejumlah persoalan yang disorotnya tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya agar pelaksanaan pemerintahan ke depan lebih terukur dan manfaat kebijakannya dapat dirasakan masyarakat.(***)
- Penulis: Rian Sutisna
