Wabup Dorong Pembenahan BUMDes, Fokus Transparansi Keuangan dan Digitalisasi
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Sabtu, 7 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikzone.co.id – Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mendorong pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih profesional, transparan, dan mandiri.
Pembenahan tersebut mencakup keterbukaan laporan keuangan berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan kemitraan usaha dengan sektor ekonomi kreatif dan industri lokal.
Asep menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Forum BUMDes Kabupaten Tasikmalaya di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (5/11/2026). Dalam pertemuan itu, ia menyoroti masih kuatnya persepsi negatif masyarakat terhadap keberadaan BUMDes. Namun, ia juga mengapresiasi sejumlah BUMDes yang berhasil berkembang secara mandiri dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Citra BUMDes relatif banyak negatifnya daripada positifnya. Namun, yang positif dan sudah mandiri hingga menghasilkan PADes juga ada. Seharusnya BUMDes yang lain belajar ke situ,” ujar Asep.
Sebagai langkah evaluasi, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berencana mengintegrasikan publikasi kinerja BUMDes ke dalam program “Desa Naik Kelas”. Melalui skema tersebut, setiap desa dapat memanfaatkan website resmi untuk menyampaikan perkembangan usaha dan laporan pertanggungjawaban BUMDes kepada masyarakat.
Asep menegaskan, pengelola BUMDes harus mengedepankan transparansi, terutama dalam menyampaikan laporan keuangan dan penggunaan anggaran. Menurutnya, keterbukaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan usaha milik desa.
“Harus lengkap dengan laporan keuangannya dan terbuka. Tidak bisa zaman sekarang ditutup-tutupi. Pemerintah kabupaten saja penerimaan dan penggunaan pajaknya dibuka setiap saat. BUMDes pun harus mempersiapkan diri seperti itu,” katanya.
Selain memperkuat transparansi, Asep meminta pengelola BUMDes memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran, termasuk melalui platform perdagangan elektronik atau e-commerce.
Ia juga mendorong BUMDes mengambil peran sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pelaku ekonomi kreatif serta industri lokal. Menurutnya, peluang kemitraan tersebut dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
Asep mencontohkan sejumlah sentra industri di Kabupaten Tasikmalaya, seperti pabrik sepatu Jentin dan perajin tas Kania. Kedua sektor usaha tersebut menghadapi kendala kapasitas produksi karena keterbatasan tenaga kerja terampil, meskipun permintaan pasar cukup tinggi.
“Masalahnya ada pada kapasitas produksi karena kekurangan ahli. BUMDes sebetulnya bisa berkoordinasi dengan perusahaan lokal untuk mengambil peran makloon (jasa manufaktur). BUMDes bisa membuka modal dan memfasilitasi pelatihan bisnis,” tuturnya.
Untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil, Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tengah menyusun ekosistem pelatihan kerja terintegrasi. Program tersebut akan menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan industri dan perkembangan sektor ekonomi kreatif di daerah.
Asep menambahkan, pemerintah daerah juga akan memperkuat regulasi dan meningkatkan kemampuan pengelola untuk membenahi BUMDes yang menghadapi persoalan tata kelola. Ia berharap seluruh BUMDes mampu menjalankan usaha secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
“Saya titip atas nama pimpinan daerah, masalah keuangan di desa ini harus segera dibenahi. BUMDes harus diarahkan agar profesional sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri dan menjadi solusi perekonomian warga,” pungkasnya. (***)
- Penulis: Rian Sutisna














