Raih WTP 10 Kali, Pemkot Tasikmalaya Diminta Fokus Benahi Persoalan Rakyat

Tasikzone.co.id – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kota Tasikmalaya selama 10 tahun berturut-turut mendapat sorotan dari Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Myftah Farid.

Menurutnya, capaian WTP merupakan prestasi dalam aspek administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Namun, penghargaan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan masyarakat maupun kualitas pembangunan di lapangan.

Myftah menjelaskan, opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada dasarnya merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Penilaian tersebut tidak secara langsung mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“WTP itu ibarat rapor pembukuan, bukan rapor kelulusan. Artinya, pemerintah dinilai mampu mengelola dan mencatat keuangan sesuai aturan, tetapi belum tentu berhasil menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Myftah Farid, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi tantangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, mulai dari kemiskinan, infrastruktur, hingga penciptaan lapangan kerja.

Pada sektor kemiskinan, Myftah menyebut Kota Tasikmalaya masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Jawa Barat.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik secara administratif belum sepenuhnya berdampak pada pengentasan kemiskinan secara signifikan.

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah persoalan pembangunan yang masih menjadi keluhan masyarakat, seperti kerusakan jalan lingkungan, kondisi Jalan Pasar Cikurubuk yang rusak, persoalan pengelolaan sampah, banjir akibat genangan di sejumlah titik kota saat hujan deras, hingga penataan pedagang kaki lima yang dinilai belum optimal.

“Keberhasilan menyusun laporan keuangan yang baik harus diikuti dengan keberhasilan menyelesaikan persoalan-persoalan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai sebagian besar anggaran daerah masih terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi.

Sementara itu, masih terdapat pekerjaan rekanan yang belum sepenuhnya terbayarkan serta program pembangunan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan prioritas masyarakat maupun membuka peluang kerja baru bagi warga lokal.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada persoalan ekonomi sehari-hari dibandingkan capaian administratif pemerintah daerah.

“Masyarakat lebih membutuhkan harga kebutuhan pokok yang stabil, penurunan angka stunting, kemudahan mendapatkan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan, “ucapnya

“Ukuran keberhasilan pemerintah hari ini bukan hanya jumlah penghargaan yang diterima, tetapi sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat juga masih kerap muncul di media sosial, termasuk pada unggahan yang dibuat oleh Wali Kota Tasikmalaya.

Karena itu, Myftah berharap raihan opini WTP dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk tidak hanya memperkuat tata kelola administrasi keuangan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (***)