Rohimat Resdiana: Keberhasilan Pemerintah Pangandaran Harus Diukur dari Realisasi Visi dan Misi RPJMD
- account_circle Hendris Arisman Andriyana
- calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PANGANDARAN, Tasikzone.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Rohimat Resdiana, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program pembangunan yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Menurutnya, capaian pemerintahan harus dinilai dari sejauh mana visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rohimat saat menggelar kegiatan reses di RM Saung Dahon, Kecamatan Padaherang, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan sejumlah isu strategis terkait pembangunan daerah, kondisi fiskal, hubungan DPRD dengan pemerintah daerah, serta pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Rohimat menjelaskan, reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Kegiatan tersebut tidak boleh sekadar menjadi agenda formalitas, tetapi harus menjadi ruang komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat.
Melalui reses, anggota DPRD dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, perekonomian, hingga kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu dicatat, dikaji, dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran daerah. Dengan begitu, aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat memperoleh tindak lanjut melalui kebijakan pemerintah.
DPRD Harus Menjadi Penghubung Aspirasi Masyarakat
Dalam pemaparannya, Rohimat juga menyoroti pentingnya hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Meski memiliki kedudukan dan kewenangan berbeda, kedua unsur pemerintahan tersebut memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD menjalankan tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, program pembangunan, serta pelayanan publik.
Karena itu, Rohimat menilai kedua lembaga harus membangun komunikasi dan koordinasi yang konstruktif agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, DPRD berperan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam program pembangunan dengan mempertimbangkan kewenangan, skala prioritas, dan kemampuan keuangan daerah.
Penyehatan Fiskal Jadi Perhatian
Selain persoalan aspirasi dan pembangunan, Rohimat turut menekankan pentingnya penyehatan fiskal sebagai salah satu agenda strategis Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat pengelolaan keuangan agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kewajiban keuangan maupun kualitas pelayanan publik.
Penyehatan fiskal, menurutnya, bukan berarti menghentikan pembangunan. Sebaliknya, pemerintah harus memperbaiki pengelolaan pendapatan dan belanja daerah agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Ada sejumlah langkah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh, mulai dari pendapatan, belanja, aset, hingga kewajiban keuangan daerah.
Kedua, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak, retribusi, pemanfaatan aset, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
Ketiga, menekan belanja yang tidak produktif tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Keempat, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, dan UMKM. Kelima, memperkuat transparansi serta pengawasan anggaran agar setiap penggunaan APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
RPJMD Harus Menjadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
Rohimat kembali menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi pedoman sekaligus tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Seluruh program pembangunan harus mengacu pada visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut.
RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 mengusung visi:
“Pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan wisata Pangandaran mendunia dengan menitikberatkan pada pendidikan agama dan karakter.”
Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan yang mencakup peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, penataan pariwisata, penguatan keimanan dan karakter, ketahanan pangan, reformasi birokrasi, serta peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Rohimat, seluruh misi tersebut harus diterjemahkan ke dalam program yang jelas, memiliki target terukur, serta didukung alokasi anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah daerah juga harus mampu menunjukkan hasil konkret dari setiap kebijakan yang dijalankan. Peningkatan sektor pendidikan, misalnya, harus tercermin dari kualitas pendidikan masyarakat yang semakin baik.
Begitu pula pembangunan pariwisata. Pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas destinasi sekaligus mendorong kesejahteraan pelaku usaha lokal.
Pada sektor ketahanan pangan, petani dan nelayan harus mendapatkan kemudahan dalam proses produksi serta kepastian akses pasar. Sementara pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan publik harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pembangunan Harus Terukur dan Tepat Sasaran
Lebih lanjut, Rohimat mengingatkan agar pemerintah daerah menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan riil masyarakat.
Ia menilai program prioritas harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif atau mengejar realisasi anggaran.
Dalam hal ini, DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan secara objektif untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan menghasilkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, masyarakat juga berhak memperoleh informasi secara terbuka mengenai penggunaan anggaran dan capaian pembangunan daerah.
“Keberhasilan pemerintah harus dilihat dari sejauh mana visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD dapat diwujudkan. Setiap program harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Rohimat. (***)
- Penulis: Hendris Arisman Andriyana














