Breaking News
light_mode
Beranda » News » Bupati Respons Rencana Lapas Baru, Kalapas Justru Kesulitan Temui Wali Kota Tasikmalaya

Bupati Respons Rencana Lapas Baru, Kalapas Justru Kesulitan Temui Wali Kota Tasikmalaya

  • account_circle Rian Sutisna
  • calendar_month 13 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tasikzone.co.id – Persoalan kelebihan kapasitas atau overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tasikmalaya membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Dengan kapasitas ideal hanya 88 orang, jumlah penghuni lapas saat ini telah mencapai lebih dari 400 orang, bahkan mendekati 500 warga binaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Tasikmalaya, Ismet Sitorus, S.H., M.Si., M.H., mengungkapkan bahwa salah satu kendala dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut adalah belum optimalnya komunikasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya terkait upaya audiensi dengan Wali Kota.

Hal itu disampaikan Ismet kepada wartawan seusai menghadiri acara tasyakur Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2, Rabu (19/11/2026).

Menurut Ismet, pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, termasuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra. Namun, ia memahami bahwa kewenangan Wakil Wali Kota dalam mengambil kebijakan memiliki keterbatasan.

Ismet mengungkapkan, komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini menunjukkan perkembangan lebih konkret. Pihaknya telah dua kali melakukan audiensi dengan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati memberikan arahan agar pihak terkait mulai merencanakan pembangunan lapas baru di wilayah Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.

Sementara itu, upaya bertemu langsung dengan Wali Kota Tasikmalaya masih belum terealisasi. Ismet mengaku telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi, baik melalui surat resmi maupun komunikasi lisan dengan perangkat daerah terkait.

Namun, hingga kini belum ada kesempatan untuk membahas secara langsung persoalan kelebihan kapasitas lapas beserta kebutuhan pembangunan fasilitas pemasyarakatan yang baru.

Ia berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya turut memberikan perhatian serius. Pasalnya, mayoritas warga binaan yang menghuni Lapas Kelas IIB Tasikmalaya merupakan masyarakat Kota Tasikmalaya yang tetap membutuhkan pembinaan serta kesempatan untuk kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah. Walaupun mereka pernah melakukan kesalahan, mereka tetap bagian dari masyarakat Kota Tasikmalaya yang harus mendapatkan pembinaan,” ujar Ismet.

Ismet menjelaskan, kondisi lapas yang berlokasi di Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, saat ini sudah jauh melampaui kapasitas ideal. Dengan daya tampung hanya 88 orang, jumlah penghuni terus meningkat hingga mencapai kisaran 431 sampai hampir 500 orang.

Bahkan, penambahan warga binaan hampir terjadi setiap pekan. Kondisi tersebut membuat jajaran lapas harus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kepadatan hunian.

Salah satu langkah yang selama ini ditempuh yakni memindahkan warga binaan secara berkala ke sejumlah lapas lain, seperti Cirebon, Ciamis, Banjar, hingga Bandung.

Namun, upaya tersebut belum mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh. Keterbatasan daya tampung di sejumlah lapas tujuan membuat proses pemindahan tidak selalu berjalan mudah.

Selain itu, Ismet menilai pemindahan warga binaan ke luar daerah juga berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi keluarga mereka. Sebab, sekitar 98 persen penghuni Lapas Kelas IIB Tasikmalaya berasal dari masyarakat Kota Tasikmalaya.

Jarak yang semakin jauh tentu dapat menambah beban biaya transportasi bagi keluarga yang ingin mengunjungi anggota keluarganya selama menjalani masa pembinaan.

“Pemindahan bukan solusi utama. Kita juga harus mempertimbangkan keluarga warga binaan. Sekitar 98 persen merupakan masyarakat Tasikmalaya. Kalau dipindahkan ke luar daerah, tentu akan menyulitkan keluarga mereka untuk berkunjung,” jelasnya.

Karena itu, Ismet berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat bersinergi membantu menyediakan lahan untuk pembangunan lapas baru.

Menurutnya, kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut minimal mencapai lima hektare. Selain untuk bangunan utama lapas, lahan itu juga dapat mendukung berbagai program pembinaan warga binaan, termasuk kegiatan ketahanan pangan.

Ismet berharap lapas baru nantinya mampu menampung lebih dari 1.000 warga binaan. Dengan kapasitas tersebut, fasilitas pemasyarakatan di wilayah Tasikmalaya diharapkan dapat mengantisipasi peningkatan jumlah penghuni pada masa mendatang.

“Minimal kami membutuhkan lahan sekitar lima hektare. Kalau memungkinkan, daya tampung lapas baru bisa lebih dari 1.000 orang, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Ismet mengatakan rencana pembangunan lapas baru juga perlu mempertimbangkan perkembangan sistem pemasyarakatan nasional. Terlebih, pemberlakuan KUHP baru akan membawa penyesuaian dalam penyelenggaraan sistem hukum dan pemasyarakatan.

Ia menjelaskan, apabila lapas yang saat ini beroperasi nantinya dialihfungsikan menjadi Rumah Tahanan Negara (Rutan), keberadaan fasilitas tersebut tetap harus menyesuaikan kebutuhan pelayanan hukum dan pemasyarakatan di daerah.

Pada kesempatan tersebut, Ismet juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan momentum peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2.

Ia turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas masih terdapat kekurangan dalam pelayanan yang belum memenuhi harapan masyarakat.

“Kami berharap ke depan dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” pungkasnya. (***)

  • Penulis: Rian Sutisna

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less