Tasik Public Forum Laporkan Pelatihan BCKS Rp. 2 Miliar ke Kejaksaan
- account_circle Rian Sutisna
- calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tasikzone.co.id – Tasik Public Forum secara resmi melaporkan kegiatan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Kabupaten Tasikmalaya kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan dalam pengelolaan kegiatan pelatihan yang menelan anggaran sekitar Rp. 2 miliar dari APBD Kabupaten Tasikmalaya.
Kegiatan pelatihan yang diikuti sebanyak 343 peserta itu berlangsung pada Sabtu (29/11/2025) lalu di V Hotel and Residence Bandung. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tasik Public Forum, kegiatan tersebut menggunakan mekanisme swakelola dan dikelola oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK).
Ketua Tasik Public Forum, M. Muhlis, mengatakan pihaknya mengambil langkah pelaporan setelah mencermati sejumlah persoalan terkait pelaksanaan dan pengelolaan anggaran kegiatan tersebut.
Menurutnya, sebelumnya telah muncul pemberitaan di media online mengenai dugaan penyimpangan anggaran Diklat BCKS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Pemberitaan tersebut menjadi salah satu bahan bagi organisasinya untuk menelusuri lebih jauh tata kelola kegiatan.
M. Muslim menjelaskan, sebelum melaporkan persoalan tersebut ke kejaksaan, Tasik Public Forum telah menempuh langkah konfirmasi dan meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
Langkah tersebut bertujuan memperoleh penjelasan resmi mengenai mekanisme pengelolaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan yang menggunakan pola swakelola.
Namun, pihaknya menilai jawaban yang diberikan Dinas Pendidikan belum menjawab substansi sejumlah pertanyaan yang diajukan. Kondisi itu mendorong Tasik Public Forum membawa persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum.
“Kami sudah berupaya meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya terkait berbagai isu yang berkembang, termasuk potensi kerawanan dalam pengelolaan kegiatan melalui mekanisme swakelola. Namun, jawaban yang kami terima belum memberikan penjelasan secara substantif terhadap hal-hal yang kami pertanyakan,” ujar M. Muslim.
Ia menegaskan, pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, khususnya pada sektor pendidikan.
Tasik Public Forum berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan telaah dan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Menurutnya, penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Terlebih, kegiatan tersebut berkaitan dengan peningkatan kapasitas calon kepala sekolah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan satuan pendidikan.
Tasik Public Forum juga mendorong agar aparat penegak hukum mengusut secara objektif setiap informasi dan dugaan yang disampaikan, sehingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (***)
- Penulis: Rian Sutisna














