Breaking News
light_mode
Beranda » News » Rakor Mitigasi Kekeringan, Pemkab Tasikmalaya Siapkan Langkah Antisipatif

Rakor Mitigasi Kekeringan, Pemkab Tasikmalaya Siapkan Langkah Antisipatif

  • account_circle Rian Sutisna
  • calendar_month 22 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tasikzone.co.id – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi dampak musim kemarau melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Dampak Kekeringan yang digelar pada Jumat (17/7/2026).

Upaya ini dilakukan menyusul prediksi penurunan curah hujan yang diperkirakan terjadi secara signifikan pada Agustus hingga September mendatang.

Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman kekeringan dan dampak turunannya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa persoalan kekeringan tidak boleh dipandang sebagai fenomena musiman semata.

Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga memerlukan perhatian dan penanganan serius dari seluruh pihak.

Ia menyebutkan, informasi mengenai potensi penurunan curah hujan sebenarnya telah terdeteksi sejak beberapa bulan lalu berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.

Sebagai upaya konkret, Pemkab Tasikmalaya telah menginstruksikan BPBD dan Dinas Pertanian untuk memperkuat langkah antisipatif, terutama dalam menjaga ketahanan pangan.

Salah satu langkah yang ditekankan adalah optimalisasi penggunaan pompa air di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Menurut Asep, pemanfaatan pompa air tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan irigasi pertanian, tetapi juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat apabila kondisi darurat terjadi.

Selain ancaman kekurangan air bersih, pemerintah daerah juga mewaspadai potensi bencana lain yang dapat muncul sebagai dampak musim kemarau.

Kondisi tanah yang mengering dan retak di kawasan lereng dinilai berpotensi meningkatkan risiko longsor saat musim hujan kembali tiba.

Asep menjelaskan, retakan pada tanah akibat kekeringan dapat menjadi jalur masuk air hujan ke dalam struktur tanah.

Situasi tersebut berpotensi memicu pergerakan tanah dan longsor susulan, terutama di wilayah yang sebelumnya pernah terdampak bencana serupa.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Menurutnya, melimpahnya curah hujan pada musim penghujan seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mengurangi risiko krisis air saat kemarau.

Karena itu, Pemkab Tasikmalaya mendorong penguatan program konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari solusi jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Wakil Bupati turut mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia mengimbau warga untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan di area yang rawan terbakar.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni A.Ks, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tren penurunan curah hujan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini telah menetapkan status siaga darurat hingga 30 September mendatang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada musim kemarau.

Menurut Roni, pelaksanaan rakor tersebut merupakan bagian dari upaya preventif karena Kabupaten Tasikmalaya masih berada pada fase siaga dan belum memasuki status tanggap darurat.

Oleh sebab itu, aspek kesiapsiagaan dan kewaspadaan menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Menutup rakor, Wakil Bupati menginstruksikan para camat dan pemerintah desa untuk aktif memantau kondisi sumber air di wilayah masing-masing.

Jika ditemukan indikasi krisis air bersih, laporan diminta segera disampaikan secara berjenjang agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Asep menegaskan bahwa penanganan dampak kekeringan membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat, ia berharap pelayanan kepada warga dapat berjalan optimal serta berbagai potensi dampak musim kemarau dapat diminimalkan. (***)

  • Penulis: Rian Sutisna

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less